Syarikah di Haji 2025: Tantangan dan Harapan
Syarikah di Haji 2025: Tantangan dan Harapan
Transformasi layanan haji 2025 dengan sistem syarikah yang melibatkan delapan perusahaan penyedia layanan profesional di Arab Saudi, menjadi sorotan bagi Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abidin Fikri. Meskipun bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan, sistem ini muncul pula sejumlah tantangan teknis yang perlu diatasi agar kenyamanan jemaah terjamin.
Sistem syarikah sendiri adalah perubahan besar yang diadopsi Indonesia menyusul kebijakan pemerintah Arab Saudi sejak 2022. Alih-alih berbasis muasasah atau wilayah geografis, sistem ini memperkenalkan pendekatan berbasis perusahaan penyedia layanan profesional. Delapan syarikah yang melayani jemaah haji Indonesia tahun ini antara lain Al-Bait Guests, Rakeen Mashariq, Sana Mashariq, Rehlat & Manafea, Al Rifadah, Rawaf Mina, MCDC, dan Rifad.
Namun, Abidin Fikri menyoroti beberapa masalah yang perlu diantisipasi, seperti pemisahan jemaah dari pendamping, pasangan, atau lansia akibat kloter campuran dan kurangnya koordinasi antar syarikah. "Penerapan sistem 8 syarikah diharuskan adanya koordinasi antar syarikah dan mendesak Kementerian Agama dan PPIH berkoordinasi intensif dengan otoritas Arab Saudi untuk memastikan standar pelayanan yang sama di semua syarikah, sehingga jemaah tidak mengalami ketidaknyamanan, terutama menjelang puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina," ujar Abidin Fikri dalam keterangan tertulisnya.
Meski demikian, Abidin Fikri mengapresiasi langkah adaptif PPIH, seperti penandaan warna khusus berdasarkan syarikah untuk memudahkan identifikasi dan evakuasi jemaah, serta persiapan fasilitas inklusif seperti layanan disabilitas dan lontar jumrah. Ia menekankan perlunya integrasi kebijakan antar lembaga guna memastikan pelayanan yang terintegrasi.
"Setiap syarikah harus memenuhi standar yang sama dalam akomodasi, transportasi dan konsumsi. Kami tidak ingin ada jemaah yang dirugikan karena perbedaan pengelolaan," serunya.
Sebagai Timwas Haji DPR RI, Abidin Fikri menegaskan komitmennya untuk mengawasi penyelenggaraan haji 2025 agar berjalan lancar dan penyelesaian masalah teknis sebelum puncak ibadah haji dapat dilakukan secara sinergi antara Kementerian Agama, Badan Penyelenggara Haji, otoritas Arab Saudi, Syarikah dan Petugas Haji Indonesia. Kesiapan dan koordinasi yang matang diharapkan dapat menjadikan transformasi layanan haji berbasis syarikah sebagai langkah maju, bukan justru membebani jemaah.
"Kami akan terus memastikan bahwa setiap kebijakan selaras dengan visi pelayanan haji yang inklusif dan bermartabat," pungkasnya.
