Ketidakpastian Visa Furoda: Jemaah Haji Berharap Kepastian
Musim haji mendekat, namun sejumlah kepastian terkait visa belum kunjung hadir, khususnya bagi jemaah furoda. Hingga kini, banyak visa furoda yang belum terbit setelah Arab Saudi menutup penerbitan visa haji untuk seluruh jenis, termasuk furoda, pada 26 Mei 2025.
Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (DPP AMPHURI) telah melakukan penelusuran ke berbagai pihak terkait, termasuk Kementerian Haji dan Umrah di Makkah, Kantor Urusan Haji (KUH) di Jeddah, dan Ditjen PHU Kemenag. Hasilnya, diakui oleh Ketua Umum DPP AMPHURI Firman M Nur, bahwa penerbitan visa furoda sudah ditutup dan tidak ada yang baru terbit.
Respons Instansi dan Pendapat DPR
Kemenag juga mengkonfirmasi hal serupa. Dirjen PHU Kemenag Hilman Latief menerangkan bahwa proses pemvisaan telah ditutup pada 26 Mei 2025 pukul 13.50 waktu Arab Saudi. Sementara itu, untuk jemaah haji reguler, terdapat 203.279 visa yang sudah terbit dan siap berangkat, sedangkan 41 visa lainnya masih dalam proses.
Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang menanggapi situasi ini dengan menyarankan transparansi bagi para travel. Ia menekankan pentingnya jujur kepada jemaah, terutama jika kepastian visa furoda belum diperoleh. Marwan juga menyatakan bahwa DPR akan mempertimbangkan haji furoda dalam pembahasan undang-undang ke depannya.
Aliansi Pengusaha dan Imbauan kepada Jemaah
Aliansi Pengusaha Haramain Seluruh Indonesia (Asphirasi) meminta calon jemaah haji furoda yang gagal untuk bersabar dan ikhlas. Wakil Ketua Umum Asphirasi Tauhid Hamdi menjelaskan bahwa penutupan visa furoda kemungkinan besar berkaitan dengan reformasi digital dan upaya penataan penyelenggaraan haji. Ia juga menegaskan bahwa kebijakan ini berlaku hampir secara universal di berbagai negara.
Menteri Agama Nasaruddin Umar semelara mengutarakan hal serupa, bahwa penutupan visa ini bukan hanya berlaku di Indonesia tetapi juga di negara-negara lain. Ia menegaskan bahwa Kementerian Agama akan terus berkomunikasi dengan otoritas Arab Saudi untuk mencari solusi dan titik terang.