Evaluasi Haji 2025: Kekisruhan di Mina Diskusikan dengan Timwas DPR
Evaluasi Haji 2025: Kekisruhan di Mina Diskusikan dengan Timwas DPR
Jumat, 07 Juni 2025, merajut kisah kekhawatiran dan upaya perbaikan dalam penyelenggaraan haji tahun ini. Kepala Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) Mochamad Irfan Yusuf melakukan pertemuan tak terduga dengan Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI di tengah suasana Mina. Pertemuan informal selama satu setengah jam ini menyoroti kekisruhan yang terjadi di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna) selama puncak haji.
Kunjungan Gus Irfan, sapaan akrab Mochamad Irfan Yusuf, memberikan kesempatan bagi dirinya dan Timwas DPR RI untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penyelenggaraan haji 2025. Keterlibatan Marwan Dasopang, Ketua Komisi VIII DPR RI sekaligus anggota Timwas dari Fraksi PKB, menandakan seriusnya kesiapan DPR RI untuk mengawasi dan memperbaiki sistem penyelenggaraan haji di masa mendatang.
Salah Satu Isu Utama: Penanganan Kloter yang Tak Terpadu
Salah satu poin krusial yang diangkat dalam pertemuan adalah keterlambatan penetapan kuota dan daftar jemaah. Hal ini berdampak pada kurangnya ketidakterpaduan dalam penanganan oleh pihak penyelenggara (syarikah) dan bahkan memisahkan pasangan suami istri yang tergabung dalam syarikah yang berbeda.
"Begitu kuota dari Arab Saudi sudah keluar, semestinya langsung ditetapkan siapa saja yang berangkat. Kalau menunggu Panja Haji, terlalu lama. Akibatnya satu kloter bisa ditangani oleh syarikah berbeda," jelas Marwan Dasopang.
Komisi VIII saat ini tengah mempertimbangkan model baru untuk pelambatan tersebut, di mana penetapan jemaah dilakukan lebih cepat dan penanganan kloter diselenggarakan secara menyeluruh oleh satu syarikah. Dengan demikian, diharapkan efisiensi dan kenyamanan jemaah dapat ditingkatkan.
Nusuk: Pelajaran Penting untuk Kemitraan Jakarta-Riyadh
Pertemuan ini juga membahas tentang platform digital baru dari otoritas Arab Saudi, yaitu Nusuk.
"Awalnya penerapannya mendadak dan ketat menimbulkan kebingungan di lapangan baik di pihak Saudi maupun Indonesia," ujar Marwan sambil menambahkan, kini aturan tersebut mulai dilonggarkan.
Marwan menekankan pentingnya komunikasi yang baik dan intensif antar kedua negara, khususnya dengan Kementerian Haji Arab Saudi.
Tantangan Transportasi dan Pusaka SDM Petugas Haji
Persoalan transportasi, khususnya keterlambatan bus akibat kemacetan di checkpoint menuju Armuzna, juga menjadi topik pembahasan. Marwan melihat hal ini sebagai tantangan serius bagi kelancaran pergerakan jemaah pada puncak haji.
"Banyak jalan terhambat karena checkpoint. Ini akan menjadi bahan kajian untuk perbaikan ke depan," ungkapnya.
Tak kalah penting, Marwan Dasopang menekankan perlunya peningkatan kualitas SDM petugas haji. Menurutnya, proses rekrutmen harus melalui pendidikan dan pelatihan intensif, termasuk simulasi situasi nyata di lapangan.
"Petugas haji harus dibekali pelatihan minimal tiga bulan agar benar-benar siap menangani berbagai situasi di lapangan," pungkasnya.
