Evaluasi Pelaksanaan Haji 2025: DPR Desak Kemenag Tingkatkan Kemampuan & Koordinasi
Evaluasi Pelaksanaan Haji 2025: DPR Desak Kemenag Tingkatkan Kemampuan & Koordinasi
Anggota Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI, Adies Kadir, mengkritisi pelaksanaan haji tahun ini. Menurutnya, Kementerian Agama (Kemenag) kurang antisipasi dan tidak tampak belajar dari pengalaman tahun lalu. Adies menyatakan bahwa berita positif yang dihembuskan media tidak mencerminkan kondisi lapangan yang sebenarnya.
"Ada jemaah yang sedang istirahat tiba-tiba diusir, pindah pada malam hari. Ada jemaah yang masih tertinggal, ada yang belum mendapatkan makan," ujar Adies kepada wartawan di Mina, Sabtu (7/6/2025). Ia menekankan banyak kekurangan di lapangan yang perlu segera diatasi.
Selain itu, Adies juga menyoroti koordinasi antara pemerintah Indonesia (Kemenag) dengan pemerintah Arab Saudi yang kurang berjalan baik.
"Tidak ada koordinasi yang betul-betul baik, antara pimpinan sampai dengan bawahan yang ada di lapangan. Akhirnya terjadi miss di lapangan," jelas anggota DPR tersebut.
Adies juga menyayangkan pelatihan yang diberikan kepada para petugas haji yang dianggap kurang memadai. Ketika terjadi peningkatan kepadatan jemaah, petugas haji justru tidak berada di lokasi yang dibutuhkan.
"Ketika terjadi keramaian atau penumpukan, petugas haji justru tidak terlihat di lokasi, tidak ada di tempat. Ini menjadi evaluasi ke depan oleh Kementerian Agama. Petugas hajinya malah tidak ada di lokasi. Dibiarkan jemaah begitu saja," tegas Adies.
Menghadapi situasi tersebut, Adies mengusulkan pembentukan kementerian khusus haji ala Arab Saudi yang memiliki Kementerian Haji tersendiri.
"Mungkin perlu kita pikirkan, dibentuk Kementerian khusus terkait haji. Bentuk hajinya yang khusus menangani masalah haji, yakni Kementerian Haji," ungkap Adies.
"Dicari satu Menteri Haji dan dibuat departemen haji yang mengurus betul-betul haji ini. Mulai dari para pengawasnya, mulai dari pendampingnya, mulai dari keberangkatannya, maktab-maktabnya di Arafah maupun di Mina," tambahnya memberikan saran konkret.
Sebagai contoh, Adies mencatat bagaimana melempar jumrah di Mina kurang terkoordinasi. “Pada saat melempar jumrah, semua jalan seperti jalan sendiri-sendiri, jalan masing-masing. Tidak ada pendampingan. Jadi nanti ada yang jalannya lewat jalan terdekat, ada jalannya nanti yang mestinya jalan cuma 1 km, jemaah tersesat sehingga bisa jalan keliling sampai 10-15 km," jelasnya.
Adies khawatir situasi ini bisa menguras tenaga fisik jemaah haji, terutama mereka yang berusia lanjut.
"Banyak koreksi dan evaluasi untuk Kementerian Agama. Mudah-mudahan nanti pemerintah dan DPR mencarikan jalan keluar yang baik. Bagaimana bentuknya pengurusan haji Indonesia ini. Agar semuanya bisa berjalan dengan baik dan membuat masyarakat Indonesia yang berhaji bisa nyaman dan aman," tutup Adies.
