Gus Yahya Dorong Revisi Konsep Istitha'ah dalam Sistem Haji

Gus Yahya Dorong Revisi Konsep Istitha'ah dalam Sistem Haji

Lelang antrean haji yang bisa mencapai 40 tahun di Indonesia menjadi sorotan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya. Menurutnya, konsep istitha'ah (kemampuan berhaji) perlu dikaji ulang di era modern.

Gus Yahya menyampaikan kritik ini saat menjadi pembicara dalam Seminar Akbar Haji 2025 yang diselenggarakan Kementerian Haji dan Umrah Kerajaan Arab Saudi di Hotel Ritz Carlton, Jeddah, Minggu (1/6/2025). Ia menyinggung tentang panjangnya masa tunggu haji, terutama di Indonesia. Pendaftaran haji mencapai 5,5 juta orang per 2025, sehingga calon jemaah harus menunggu bertahun-tahun, bahkan hingga 20-40 tahun.

"Mereka (calon jemaah haji) memperoleh nomor antrean dan harus menunggu selama bertahun-tahun, bahkan bisa mencapai 20 hingga 40 tahun, karena jumlah pendaftar haji telah melampaui 5,5 juta orang pada 2025," kata Gus Yahya dalam keterangannya.

Gus Yahya menekankan bahwa mampu membayar biaya pendaftaran awal belum tentu menandakan seseorang benar-benar mampu secara syar'i. Hal ini perlu menjadi bahan refleksi terhadap pemahaman istitha'ah.

"Biaya haji sesungguhnya terus meningkat setiap tahun, dan masa tunggu yang panjang bisa melemahkan kondisi fisik calon jamaah. Bisa jadi ketika giliran tiba, orang itu sudah lanjut usia atau bahkan wafat," ujarnya.

Empat Usulan Gus Yahya

Untuk mengatasi kompleksitas masalah ini, Gus Yahya menawarkan empat usulan utama:

• Fatwa dan Edukasi Istitha'ah: Gus Yahya menilai diperlukan fatwa jelas dari para ulama tentang kapan seseorang dianggap wajib berhaji secara syar'i.
• Sosialisasi Haji Sekali Seumur Hidup: Gus Yahya menekankan pentingnya mengingatkan umat bahwa haji hanya wajib sekali seumur hidup agar kesempatan berhaji lebih merata.
• Evaluasi Sistem Antrean Nasional: Pemerintah negara dengan antrean panjang seperti Indonesia perlu membuat kebijakan yang adil dan inovatif, serta mendorong kerja sama erat dengan Pemerintah Arab Saudi dalam pengelolaan kuota.
• Perencanaan Layanan Haji yang Lebih Awal: Pemerintah Arab Saudi diharapkan bisa merancang dan mengumumkan desain layanan haji lebih awal agar calon jemaah dapat mempersiapkan diri dengan lebih baik.

NU Siap Berkolaborasi

Gus Yahya juga menegaskan kesiapan Nahdlatul Ulama untuk berkolaborasi dengan Pemerintah Arab Saudi. Sebagai organisasi Islam terbesar di Indonesia dengan lebih dari 160 juta pengikut, NU siap membantu pelaksanaan pelayanan haji yang lebih efektif.