Kepastian Haji 2025 dan Kebijakan Terbaru Umrah dari Arab Saudi

Kepastian Haji 2025 dan Kebijakan Terbaru Umrah dari Arab Saudi

Menjelang musim haji 2025, Pemerintah Arab Saudi melalui Kementerian Haji dan Umrah telah mengumumkan sejumlah kebijakan baru yang berdampak langsung bagi para calon jemaah, baik haji maupun umrah.

Visa Furoda Tak Terbit, Ribuan Calon Jemaah Terdampak

Salah satunya adalah tidak diterbitkannya visa furoda untuk ibadah haji tahun 2025. Informasi ini dikonfirmasi oleh DPP AMPHURI (Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia) setelah melakukan pengecekan ke lembaga terkait, termasuk Kementerian Haji dan Umrah di Makkah serta Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama RI.

Hal ini berdampak pada ribuan calon jemaah yang berencana berangkat dengan visa furoda. Sebagian dari mereka baru mengetahui pembatalan keberangkatan sehari sebelum jadwal yang telah ditentukan. Tentu saja, berbagai persiapan telah dilakukan, termasuk pembayaran paket perjalanan yang nilainya mencapai ratusan juta rupiah per orang.

Ketidakpastian ini juga membawa kerugian bagi penyelenggara perjalanan. Mereka telah mengeluarkan biaya untuk layanan di Arab Saudi, seperti penginapan, konsumsi, serta transportasi lokal.

Seruan Pengembalian Dana dan Pilihan Jalur Resmi

Menanggapi situasi ini, Anggota Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI, Singgih Januratmoko menyarankan opsi penyelesaian berupa pengembalian dana atau pengalihan keberangkatan ke musim haji berikutnya. Kepastian dan keadilan bagi jemaah menjadi fokus utama

"Apakah itu uang dikembalikan atau digunakan untuk haji tahun depan. Yang penting tidak ada yang dirugikan," ujar Wakil Ketua Komisi VIII ini kepada detikHikmah pada Jumat (30/5/2025).

DPP AMPHURI juga merespons dengan menerbitkan surat edaran resmi bernomor 443/DPP-AMPHURI/V/2025. Surat ini ditujukan kepada seluruh penyelenggara haji khusus yang tergabung dalam asosiasi tersebut dan mendorong untuk mempertimbangkan jalur haji khusus yang lebih terstruktur dan berada di bawah pengawasan resmi pemerintah.

Ketentuan Baru dalam Penyelenggaraan Umrah

Tak hanya visa furoda, Pemerintah Arab Saudi juga mengumumkan kebijakan baru terkait visa umrah. Peraturan ini mulai berlaku pada 14 Zulhijah 1446 H (10 Juni 2025).

Salah satu poin penting adalah keharusan bagi hotel tempat jemaah menginap untuk memiliki izin resmi dari Difa' Madani dan Kementerian Pariwisata Saudi. Hanya akomodasi yang telah memenuhi kriteria ini yang akan diterima dalam sistem sebagai bagian dari proses permohonan visa umrah.

Oleh karena itu, visa umrah baru akan diterbitkan setelah mendapat persetujuan pihak hotel yang berizin tasreh melalui platform Nusuk. Bila tidak ada persetujuan, visa umrah tidak bisa dikeluarkan.

Aturan Baru Penerbitan Visa Umrah oleh Kemenhaj Saudi

Berikut poin-poin aturan terbaru umrah yang ditetapkan oleh Kementerian Haji dan Umrah Saudi yang telah diterjemahkan oleh AMPHURI dan diumumkan melalui akun Instagram resminya (@amphuri):

• Hotel yang dipesan harus berizin dan aktif di Kementerian Pariwisata Kerajaan Arab Saudi.
• Program harus sesuai dengan pemesanan hotel.
• Jika pemesanan dilakukan melalui perusahaan eksternal (wholesaler) atau langsung dengan pihak hotel, perjanjian pemesanan harus disetujui oleh hotel melalui platform Nusuk.

Keputusan-keputusan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan keamanan layanan haji dan umrah bagi para jemaah.