Transportasi Haji 2025: Timwas DPR Kritik Potensi Kemacetan di Armuzna
Transportasi Haji 2025: Timwas DPR Kritik Potensi Kemacetan di Armuzna
Ketua Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menyoroti persoalan serius dalam penyelenggaraan transportasi jemaah haji tahun ini, khususnya di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna). Ia menilai penumpukan bus dan ketidakteraturan pengangkutan jemaah seharusnya dapat diprediksi dan diantisipasi sejak awal.
"Sebenarnya ini sudah kami ingatkan sejak awal, terutama ketika pemerintah memutuskan melibatkan delapan syarikah," ujar Cucun saat ditemui wartawan di Makkah, Selasa (10/6/2025).
Cucun menjelaskan, pada tahun-tahun sebelumnya hanya satu perusahaan yang bertugas mengangkut jemaah dari Arafah ke Muzdalifah menggunakan sistem taraddudi, yaitu bus yang berulang kali menjemput dan mengantar jemaah. Tahun ini juga diterapkan sistem murur, jemaah hanya melintasi Muzdalifah tanpa turun. "Kalau satu perusahaan saja sudah cukup menantang, apalagi delapan. Saya sudah sampaikan bahwa potensi penumpukan akan besar. Dan benar saja, masalah itu akhirnya terjadi di lapangan," ujarnya.
Menanggapi pernyataan Menteri Agama yang menyebut kemacetan terjadi akibat kepadatan jemaah, Cucun justru menilai hal yang satu ini seharusnya diantisipasi sejak jauh hari. Ia menyoroti lemahnya koordinasi dan perencanaan dalam pembagian tugas antar perusahaan transportasi.
"Ketika kami tanya langsung ke pihak syarikah, mereka mengaku sudah menjalankan hingga 60 kali pengangkutan, tapi mereka tidak tahu siapa jemaah yang mereka angkut. Ini menunjukkan bahwa sistem perencanaan dan simulasi yang dilakukan Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) belum optimal," tegasnya.
Menurut Cucun, ke depan perencanaan dan simulasi teknis harus lebih matang, terutama menyangkut logistik dan transportasi yang krusial bagi kenyamanan dan keselamatan jemaah.
**Tantangan Transportasi di Armuzna**
Kesulitan dalam transportasi jemaah di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna) menjadi perhatian serius bagi Timwas DPR RI. Permasalahan ini menunjukkan perlunya evaluasi mendalam terhadap sistem pengangkutan jemaah haji tahun ini.
