Desakan BPKN RI agar Sistem Antrean Haji Lebih Adil dan Transparan
Antrean keberangkatan haji yang mencapai 30 hingga 40 tahun di beberapa daerah menimbulkan keresahan publik. Keberadaan antrean yang panjang ini menyajikan pertanyaan serius mengenai kepastian hak konsumen dalam memperoleh layanan keberangkatan haji yang adil, transparan, dan terencana.
Badan Perlindungan Konsumen Nasional Republik Indonesia (BPKN RI) mendorong pemerintah, khususnya Kementerian Agama dan Badan Penyelenggara Haji (BPH), untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem antrean ibadah haji nasional. M. Mufti Mubarok, Ketua BPKN RI, menegaskan bahwa para calon jamaah haji sebagai konsumen layanan penyelenggaraan haji memiliki hak atas kepastian layanan, informasi yang memadai, dan perlakuan yang adil. Sistem antrean yang belum efisien dan kurang adaptif terhadap dinamika kuota dan demografi dinilai merugikan konsumen secara struktural.
Beberapa Langkah Strategis yang Ditegaskan BPKN RI
Dalam keterangan tertulisnya, Mufti menyampaikan beberapa langkah strategis yang perlu segera dilaksanakan:
- Evaluasi Menyeluruh Sistem Antrean Nasional: BPKN RI mendorong pemerintah untuk melakukan audit sistem antrean haji secara komprehensif. Hal ini meliputi meninjau kembali mekanisme pendaftaran, transparansi distribusi kuota per daerah, serta prioritas berdasarkan usia dan kondisi fisik calon jemaah.
- Dorongan Inovasi dalam Pengelolaan Antrean: Perluasan dan percepatan penerapan sistem digital berbasis data real-time di seluruh lini pelayanan haji menjadi kebutuhan mendesak. Sistem ini harus dapat diakses publik, transparan dalam menampilkan daftar antrean, dan mampu meminimalkan risiko manipulasi atau informasi tidak akurat. Mufti menekankan pentingnya transparansi agar publik dapat memahami secara detail siapa saja yang sudah mendaftar di antrean haji.
- Upaya Penambahan Kuota melalui Jalur Diplomatik: BPKN RI mendorong Kementerian Agama dan Kementerian Luar Negeri untuk terus mengupayakan penambahan kuota haji secara legal melalui kerja sama bilateral dengan Kerajaan Arab Saudi. Upaya ini harus disampaikan secara terbuka kepada publik agar masyarakat memahami konteks dan proses yang sedang berlangsung.
- Pemetaan Kebutuhan Jemaah Berdasarkan Wilayah dan Kategori Usia: Data antrean harus dianalisis lebih lanjut untuk merumuskan kebijakan berbasis kebutuhan nyata. Contohnya, kuota khusus lansia, prioritas daerah tertinggal, serta insentif bagi jemaah yang memilih skema keberangkatan non-reguler. Hal ini perlu dilakukan dengan tetap menjaga aspek keadilan.
- Keterlibatan Konsumen dalam Proses Pengambilan Kebijakan: BPKN RI mendorong dibukanya ruang partisipatif bagi publik dan calon jamaah dalam proses perumusan kebijakan haji. Sruatnya agar suara konsumen didengar dan menjadi bagian dari solusi.
"Perlindungan Konsumen adalah Mandat Konstitusional," tegas Mufti. "Dalam konteks ibadah haji, yang merupakan bagian dari hak beragama warga negara, negara memiliki kewajiban menjamin bahwa layanan penyelenggaraan haji tidak hanya bersifat administratif, namun juga menjunjung tinggi prinsip perlindungan konsumen: hak atas informasi, hak untuk memilih, hak untuk didengar, dan hak atas pelayanan yang layak dan adil."
BPKN RI menyatakan kesiapannya untuk bersinergi dengan semua pemangku kepentingan demi memastikan sistem antrean haji di masa depan lebih adaptif, adil, dan berorientasi pada kepentingan konsumen.