Demokratis dan Transparan: Peran DPR dalam Pengawasan Layanan Haji
Demokratis dan Transparan: Peran DPR dalam Pengawasan Layanan Haji
Bertempat di Makkah, Arab Saudi, Anggota Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI, Abidin Fikri, menekankan pentingnya transparansi pemerintah dalam menyampaikan skema pembiayaan dan fasilitas jemaah haji. Menurutnya, kerbukaan informasi sejak tahap perencanaan sangat berpengaruh terhadap kualitas layanan dan menjadi tolok ukur negara dalam mendukung biaya haji.
"Hal ini perlu dibicarakan secara terbuka, termasuk terkait kemampuan keuangan dan dana haji yang telah dibayarkan calon jemaah, ditambah skema pemanfaatan dana oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Seharusnya sejak awal sudah jelas. Misalnya, jika memilih paket D, maka fasilitas yang didapat seperti ini; jika paket B, maka layanannya seperti itu. Jadi, semuanya transparan sejak awal," ujar Abidin di Makkah, Arab Saudi, Minggu (8/6/2025).
Abidin menilai, sistem pengelompokan layanan haji berdasarkan kategori A, B, C, dan D seharusnya dapat disampaikan secara terbuka kepada DPR untuk kepentingan pengawasan, tanpa bermaksud mencampuri urusan eksekutif. Dengan begitu, kata Abidin, DPR dapat memastikan jemaah menerima layanan sesuai dengan besaran biaya yang dibayarkan.
"Kami tidak bermaksud ikut campur dalam urusan eksekutif, tetapi setidaknya kami mengetahui dan dapat membahasnya sejak awal. Dalam rapat kerja juga telah kami tekankan agar fasilitas yang disediakan tidak menyulitkan jemaah," tegasnya.
Selain kejelasan skema pembiayaan dan fasilitas, Abidin juga menyoroti sejumlah persoalan teknis dalam penyelenggaraan haji 2025, seperti masalah transportasi dan konsumsi yang sempat dikeluhkan jemaah.
"Ke depan kita harus melakukan pembenahan. Bukan hanya di Kementerian Agama, tetapi juga dari sisi hulu, termasuk pemerintah daerah dan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH). Banyak laporan dari tahap pra-keberangkatan yang harus menjadi perhatian agar tidak memberatkan jemaah," tambah politisi dari Fraksi PDI Perjuangan tersebut.
Ia mengingatkan animo masyarakat Indonesia untuk menunaikan ibadah haji tetap tinggi, sehingga pemerintah harus lebih siap dan terbuka sejak awal dalam menyusun skema layanan dan pembiayaan.
"Mari kita perbaiki bersama. Jangan sampai jemaah harus menanggung beban layanan yang tidak sepadan dengan biaya yang mereka keluarkan," jelasnya.
