Kritik Keras Fasilitas Tenda Haji, Timwas Disorot Soal Ketidakloyakan dan Kerapian
Kritik Keras Fasilitas Tenda Haji, Timwas Disorot Soal Ketidakloyakan dan Kerapian
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI sekaligus anggota Tim Pengawas Haji (Timwas), Abdul Wachid, mengkritik tajam fasilitas tenda jemaah haji yang disediakan oleh salah satu syarikah atau perusahaan penyedia layanan haji di Mina. Ia menilai fasilitas tersebut tidak memenuhi standar kelayakan dan jauh dari perlakuan yang semestinya diberikan kepada para tamu Allah.
"Setelah saya lihat langsung kondisi kemah yang disediakan oleh salah satu syarikah--yang kabarnya baru terlibat tahun ini--saya katakan ini tidak memenuhi syarat. Ini sangat tidak layak, dan tidak manusiawi," tegas Wachid saat melakukan peninjauan persiapan tenda di Arafah dan Mina, Minggu (1/6/2025).
Wachid mencontohkan, salah satu tenda yang ditinjau hanya memiliki lebar 50 cm dan panjang 170 cm per orang. Ukuran tersebut sangat sempit dan membuat jemaah tidur dalam posisi saling berhimpitan.
"Kaki ketemu kaki, bahkan ada yang kaki ketemu kepala. Ke kiri tidak bisa, ke kanan juga tidak bisa bergerak. Ini sama sekali tidak manusiawi," ucapnya dengan nada kecewa.
Sebenarnya, masalah serupa pernah diungkapkan Wachid sejak tahun 2023 ketika sistem layanan haji masih ditangani oleh satu syarikah. Namun, meski peringatan telah disampaikan sejak tahun lalu, praktik yang sama ternyata masih terjadi.
"Sudah saya ingatkan keras tahun lalu, jangan perlakukan jemaah seperti ini. Mereka adalah tamu Allah. Jangan sampai kita mempermalukan diri kita sendiri dengan memberikan fasilitas seperti ini," ujarnya.
Kondisi tersebut menjadi catatan penting bagi Timwas Haji DPR RI untuk pelaksanaan haji tahun berikutnya. Wachid menyarankan agar syarikah yang tidak mampu memberikan pelayanan yang layak sebaiknya tidak lagi dilibatkan.
"Ini akan kami rekomendasikan secara tegas. Tahun depan, syarikah seperti ini (tidak layak) tidak perlu lagi dipakai. Harus ada seleksi yang ketat agar hanya perusahaan yang benar-benar siap secara fasilitas dan tanggung jawab yang boleh menangani jemaah," tuturnya.
Ia meminta pemerintah melalui Kementerian Agama dan Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) segera melakukan evaluasi menyeluruh atas keterlibatan syarikah dalam penyelenggaraan haji, termasuk memastikan adanya standar minimum kelayakan akomodasi di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna).
“Dengan pengawasan yang lebih ketat dan penindakan terhadap penyedia layanan yang abai, DPR RI berharap ibadah haji ke depan dapat memberikan kenyamanan dan penghormatan layak bagi jemaah Indonesia,”
